Pembangunan Masterplan Ibu Kota Baru di Tanjung Selor

305 views
0

WartaWisata.ID – Sejak tahun 2012, terbentuk Provinsi baru di Kalimantan yaitu Kalimantan Utara yang sudah bernaung lama di Kalimantan Timur. Dengan Terbentuknya Provinsi baru ini, Kabupaten Bulungan di jadikan Ibu Kotanya Kalimantan Utara yaitu di Tanjung Selor.

Tanjung Selor bukanlah sebuah Daerah yang berstatus kota tetapi kota Tanjung Selor masih berstatus Kecamatan yang masih dipimpin oleh Camat. Dan mungkin dalam waktu dekat ini status Kota Tanjung Selor sebagai Kecamatan akan dinaikkan statusnya menjadi Kota.

Pembangunan infrastruktur di Kota Tanjung Selor, ibu kota Kalimantan Utara atau Kaltara, dinilai dapat menjadi model apabila pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke kota lain.

Hal ini karena infrastruktur yang dibangun di kota tersebut benar-benar dimulai dari nol.

Tanjung Selor ditetapkan sebagai kota baru sejak 2015 lalu. Dua tahun kemudian, kota ini ditahbiskan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dengan status baru ini, Tanjung Selor diharapkan dapat menjadi simpul bagi pengembangan ekonomi di kabupaten/kota di sekitarnya.

BPIW kemudian membuat masterplan dan development plan infrastruktur Kementerian PUPR serta pra desain Kawasan Prioritas Kota Baru Tanjung Selor yang berisi konsep pengembangan serta indikasi kebutuhan infrastruktur PUPR terpadu. Sejumlah kegiatan pengembangan infrastruktur pun telah dilakukan seperti pembangunan Jalan Long Nawang-Long Pujungan di Kabupaten Malinau, pembangunan Embung Indulung di Kota Tarakan, rehabilitasi dan renovasi satuan pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Kaltara.

Di samping itu, BPIW juga membantu pemerintah daerah untuk melakukan review design kawasan pemerintahan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang seluas 800 hektar serta menyusun rencana pengembangan tahap pertama yang mencapai 200 hektar. Meski demikian, Hadi mengingatkan, pengembangan infrastruktur Tanjung Selor tak bisa hanya dilakukan Kementerian PUPR. Ini karena anggaran yang dimiliki Kementerian PUPR untuk pengembangan kawasan baru juga terbatas. Karena itu, diperlukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga lain dalam pengembangan infrastruktur di sana.

Komentar kamu?